sebuah blog yang tahu diri

Beberapa hari lalu, Batam terkenal karena berita penemuan empat pabrik sabu-sabu. Kini muncul lagi berita yang nyaris sama ''menterkenalkan'' (maaf, ini kata benar dalam Bahasa Indonesia, kah?).

Pertama, datang dari Roy Marten. Artis ''jadul'' ini, kembali tertangkap mengugunakan narkotika. Kali ini di Surabaya. Dan malahan, selang dua atau tiga hari setelah dia justru jadi ''jurkam'' anti Narkoba dalam acara yang dihadiri juga oleh Kapolri.

Ya, tentu saja Batam tak disebut langsung. Tapi bisa tersebut, ya, makin gawat saja bisnis narkoba ini. Kalau yang di Batam, salah satu pabrik itu, ''bertetangga'' dengan markas Polda Kepri, maka kali ini, justru pemakainya masih bisa duduk berdampingan dan berpelukan dengan Kapolri juga.

Bagaimana dengan Tommy Winata alias TW? Ya, Rabu lalu dia mendatangi Mabes Polri dalam kasus yang lagi diselidiki terkait dugaan korupsi karena ada mega proyek Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) di pulau-pulau Barelang, Kota Batam. Proyek seluas 17 ribu hektare tersebut diduga berpotensi merugikan negara Rp 3,6 triliun.

Kedua figur ini, memang selalu ''aneh'' dianggap publik. Ketika Roy Marten tertangkap nyabu tahun lalu, ibu saya yang termasuk salah satu penggemarnya, kecewa berat. Saya masih ingat omongan beliau: ''Ndak ado do, gosip kalau Roy Marten.'' (itu bukan logat minang, tapi logat bicara orang Pekanbaru).

Tentu banyak lain yang beranggapan nyaris sama dengan ibu saya. Dan tentu, pekan ini mereka kecewa lagi dengan sikap Roy Marten. Tapi kekecewaan ini tentu ada hikmahnya juga. Karena ternyata, kalau sudah terkena narkoba, susah sekali untuk menjauhinya.

TW juga, pantas juga disebut ''aneh''. Karena, selalu saja ada anggapan ''negatif'' (sudah jadi rahasia umum), bisnis dia dianggap aneh oleh pejabat pemerintah dan kepolisian. Bahkan Gus Dur pun pernah mau menangkapnya. Disebut-sebut berbau judi.

Tapi untuk kasus kali ini, pantas juga kita pertanyakan, benarkah berpotensi merugikan negara sampai Rp3,6 triliuan itu? Saya kira sih, ini mengada-ada. Apalagi itu berdasarkan surat kaleng dari seseorang yang kabarnya PNS di Pemko Batam.

Wong, proyek itu saja belum jalan kok. Baru sebatas MOU, malah disebut Wali Kota Batam saat itu Nyat Kadir, baru sebatas MoA (Batam Pos, 15 November 2007).

Mengapa pemerintah pusat, Polri, Kejaksaan atau badan mana saja terkait hukum tidak mempertanyakan KWTE yang ada di Bintan? Padahal, KWTE itu sudah mau dijalankan, hingga didemo masyarakat Bintan?

Rumit...rumit...***

sumber foto: detik.com